Di era reformasi birokrasi, Instansi Pemerintah Republik Indonesia harus dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, diperlukan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah perlu melakukan inovasi dan ide baru dalam proses perwujudan good governance yang sesuai aturan maupun asas yang berlaku. Salah satu bentuk penerapan good governance adalah dengan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di instansi pemerintah.

Sebagai bentuk perwujudan hal tersebut, pada tanggal 14 Februari 2008 Kementerian Keuangan meresmikan Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pada tahun 2009, dibentuk Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) guna mengimplementasikan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pusat LPSE mempunyai tugas: (1) menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, (2) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, (3) pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta (4) memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, (2) pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/ Lembaga/ Komisi, (3) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, dan (4) pelaksanaan administrasi Pusat LPSE.



Eselon I Kementerian Keuangan