Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Khusus PPK di DJKN

3/30/2017 2:18:25 PM

Jakarta 23 Maret 2017 – Bertempat di hotel alila jakarta, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi salah satu narasumber dalam acara bimbingan teknis pengadaan barang/jasa khusus pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun anggaran 2017. Acara bertajuk Peran Aktif PPK Mendukung Peningkatan Reputasi DJKN sudah dimulai dari tanggal 22 s.d 24 maret 2017, dengan jumlah peserta 88 orang PPK  dilingkungan DJKN seluruh indonesia.

Diawal pemaparan Pusat LPSE yang diwakili oleh Luqman Joyo Kartono menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Keuangan sedang melaksanakan program modernisasi pengadaan. Program tersebut meliputi lima area yaitu Pengembangan Kelembagaan Pengadaan, Jabatan Fungsional Pengadaan, Center of Excellence, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Legal Protection. Program tersebut merupakan kerjasama antara LKPP dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka mengakselerasi peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.Kedepannya pengadaan akan dipusatkan dalam satu unit pengadaan yang akan mengelola pengadaan diseluruh Kementerian”, papar Luqman Joyo Kartono ketika menjelaskan tentang pengembangan kelembagaan.

Selanjutnya, Luqman joyo kartono menyampaikan materi tentang peran pentingnya Pengguna Anggaran (PA) dan PPK dalam percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Diakhir paparannya, Luqman Joyo Kartono menghimbau agar PPK dan Pejabat pengadaan di lingkungan DJKN dapat menggunakan aplikasi SIMPeL untuk pelaksanaan pengadaan langsung. Hal ini sejalan dengan harapan Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Keuangan.

Acara bimbingan teknis pengadaan merupakan inisiasi bagus dari DJKN untuk meningkatan kompetensi sumber daya manusia. Proses pengadaan yang serba cepat merupakan tantangan kedepan yang tidak hanya menuntut perkembangan teknologi namun juga kesiapan dari masing-masing insan pengadaan.

Eselon I Kementerian Keuangan