LPSE dan ULPD Sulawesi Selatan Sosialisasikan Proses Bisnis e-Procurement di Lingkungan Kanwil DJP Sulselbartra

2/20/2017 5:13:48 PM

Pertengahan Februari 2017, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bersama Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan (ULPD) menjadi narasumber dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Bendahara dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Sosialisasi Aplikasi Pengolahan Data di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV; Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi; Account Representative yang akan memberikan konsultasi dan pengawasan perpajakan terhadap penyedia barang/jasa; , Operator Console yang akan melakukan pengolahan data dan informasi penyedia barang/jasa; dan Juru Sita.

Pada kegiatan tersebut, LPSE menyampaikan tentang Keorganisasian Pusat LPSE Kementerian Keuangan, proses bisnis Pusat LPSE, serta produk layanan yang diberikan oleh LPSE. Produk layanan tersebut diantaranya adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Sistem Informasi Pengadaan (SIMAPAN), Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL), dan E-Catalogue. Adapun kaitannya dengan perpajakan, LPSE menyampaikan tentang data dan proses verifikasi penyedia barang/jasa dalam rangka ketaatan administrasi perpajakan.

Pada kesempatan tersebut ULPD juga menyampaikan tentang pembentukan ULPD Kementerian Keuangan, Proses Evaluasi dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan. “Salah satu syarat kualifikasi yang dievaluasi oleh pokja adalah terkait dengan data-data perpajakan. Penyedia yang taat pajak akan membantu Kanwil DJP Sulselbartra dalam melakukan monitoring data-data perpajakan penyedia,’’ ujar Anggota Pokja ULPD Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, Kanwil DJP menginginkan persyaratan-persyaratan kualifikasi yang diminta tidak hanya persyaratan perpajakan penyedia barang/jasa yang bersangkutan, tetapi juga data perpajakan pengurus beserta tenaga ahli penyedia barang/jasa tersebut. (Yohanis Salupra) 



Eselon I Kementerian Keuangan